NIKAH MUT’AH, DILARANG TAPI MARAK

Muqoddimah

Maraknya praktik kawin kontrak atau yang dalam kajian fikih disebut nikah mut’ah ini menjadi perlu disorot kembali karena dampaknya sudah sedemikian mengkhawatirkan. Dampak tersebut, tidak saja bagi kaum perempuan sebagai korban  paling  parah,  tetapi  juga  sangat  mencederai dan mencabik-cabik nilai kemanusiaan yang dijunjung  tinggi  dalam  Islam  dan  juga  semua agama. Kawin kontrak belakangan tumbuh subur di daerah sentra-sentra wisata, kawasan bisnis dan wilayah tertentu yang mempunyai latar belakang pendidikan penduduknya rendah serta masyarakatnya miskin. Di daerah Bogor dan sekitarnya, kawin kontrak sudah menjadi salah satu mata pencaharian wanita, hal ini tentunya perlu kita kaji lebih dalam mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Membicarakan  topik  kawin  kontrak  hampir tak lepas dari pro dan kontra. Walaupun mayoritas atau jumhur ulama di seluruh dunia  menyatakan   keharaman   kawin   kontrak   berdasarkan dalil-dalil yang sangat  mutawatir (dan karenanya valid atau sahih), namun masih saja ada sejumlah kalangan yang menjadikannya sebagai  alat legalisasi  pesta  syahwat  seksual.  Mereka  yang   pro dengan kawin kontrak  mengungkapkan sejumlah argumentasi dan dalil, salah satunya adalah faktor dorongan biologis, di satu sisi dan faktor kesulitan ekonomi di sisi lain. Begitu pula yang menolaknya, menampilkan sejumlah ayat, hadis, maupun dalil realitas sosial seputar dampak-dampak negatifnya.

Menilik Lebih Jauh Nikah Mut’ah dari Pandangan Islam

Berbicara  nikah  mut’ah  tidak  lepas  dari  pengertian  nikah  dan  mut’ah.  Nikah  merupakan bentuk  masdar dari kata kerja  nakaha, yankihu, ni- kahan yang berarti  al-jam’u wa al-dhammu (peng- gabungan dan pengumpulan). Secara terminologi, arti  nikah  sebagaimana   dikutip  oleh  Mustafa Ahmad al-Zarqa (w. 1357 H)  adalah akad yang menjadikan halalnya melakukan hubungan seksual antara suami dan istri  dengan lafaz nikah  atau tazwij

التزويج او النكاح بلفظ وطئ إباحة يتظمّن عقد هو النكاح

Sedangkan dalam pengertian lain, nikah  sama dengan tazwij atau zawaj yang merupakan bentuk masdar dari kata  zawwaja, yuzawwiju,  tazwijan yang mengandung  makna   al-qarn  wa  al-iqtiran (hubungan kedekatan atau mendekatkan). Dilihat dari terminologinya, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahra (w. 1974 M), arti zawaj adalah  suatu  akad  yang  membolehkan  (menghalalkan)  melakukan  hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan, saling kerjasama antarkeduanya,  dan  menimbulkan  batasan  hak dan kewajiban antar keduanya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Adapun definisi mut`ah berasal dari kata mata’a yamta’u mutu’an yang dijadikan bentuk fi`il khumasi menjadi tamatta’a yatamatta’u tamattu’an yang berarti bersenang-senang. Dari pengertian ini,  nikah mut’ah menurut jumhur ulama adalah seorang laki-laki mengawini perempuan dengan jumlah mahar  tertentu  dan  dengan  waktu  tertentu,  baik untuk  waktu  panjang  ataupun   pendek.  Nikah mut’ah sering disebut  kawin kontrak karena sifat waktunya yang dibatasi oleh suatu kontrak di awal hubungan. Pernikahan mut’ah ini akan berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa jatuh talak. Artinya,  tertalak  dengan  sendirinya,  jika  waktu yang ditentukan telah tiba. Tidak ada tanggungan nafkah dari pihak suami kepada istri dan anak- anak  (jika  memiliki  anak),  tanggungan  tempat tinggal, dan juga tidak bisa saling mewarisi di antara keduanya. Contohnya, seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan:  “Aku bermut`ah kepadamu  dengan  waktu  sepuluh  hari  dengan  mahar sepuluh juta Rupiah”. Kemudian sang perempuan menjawab: “Aku terima mut`ahmu” maka terlaksanalah kawin  mut`ah sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Dari uraian di atas, tampak jelas perbedaan antara nikah da`im (nikah biasa untuk waktu yang tidak dibatasi)  dan nikah  mut`ah dalam beberapa hal:

1.    Dari  aspek akad; ada pembatasan waktu dalam kawin  kontrak. Sedangkan dalam nikah daim, tidak ada pembatasan waktu.

2.    Dari aspek tanggung jawab; tidak ada beban tanggung jawab (nafkah dan tempat tinggal) bagi suami  terhadap  istri  dan  anak-anak hasil nikah mut’ahnya.

3.    Dari  aspek  konsekuensi  hukum;   tidak ada saling mewarisi, sekiranya ada yang meninggal dalam masa perkawinan kontrak tersebut.

Sekilas Praktik Nikah Mut`ah Tempo Dulu

Nikah mut`ah pernah terjadi pada masa periode awal Islam. Saat itu kaum Muslim dalam kondisi yang sulit, yakni berperang melawan kaum kafir dan  melakukan perjalanan jauh meninggalkan negerinya. Karenanya, mereka tidak dapat menyalurkan hasrat biologisnya secara sempurna. Beberapa di antara mereka, sebelumnya sudah terbiasa dengan kehidupan seksual  ala Arab yang mempunyai banyak istri. Mereka berhubungan seksual dengan istri yang mereka kehendaki dan meninggalkan istri yang tidak lagi menarik. Ketika mereka menjadi muslim dengan aturan yang ketat dalam hal hubungan seksual, maka sulit bagi mereka untuk berperang tanpa diperbolehkan melakukan nikah  mut`ah. Karena untuk kepentingan sesaat maka nikah ini disebut mut’ah, bersenang-senang yang bersifat sementara  dan tidak ada ikatan permanen.

Oleh karenanya diperbolehkannya nikah mut`ah secara  terbatas dalam  kondisi yang  terbatas pula pada waktu itu adalah dalam situasi khusus di masa awal Islam. Di awal masa perkembangan Islam dan juga dalam konteks peperangan,  Nabi memberi kelonggaran dilakukannya nikah mut’ah. Namun ketika waktunya sudah dinilai tepat oleh Nabi, maka nikah mut’ah dilarang atau diharamkan. Banyak hadis yang menjelaskan larangan Nabi ini. Menurut penelitian  Abustani Ilyas, hadis-hadis tentang nikah mut’ah di dalam Kutub Sittah[1] sebanyak 45 riwayat.[2] Hadis-hadis tersebut secara umum melarang atau mengharamkan  praktik nikah  mut’ah.  Walaupun,  sekali  lagi,  sebelumnya Nabi pernah  memberi kelonggaran. Pada akhirnya, setelah memberi  ruhsah itu, Nabi  kemudian secara tegas mengharamkan kawin kontrak.

Beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang nikah mut’ah, antara lain sebagai berikut:

1. Pada Perang Khaibar (7 H/ 628 M)

أن عليا بن أبى طالب قال لإبن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الخمر (الأهلية) الإنسية زمن خيبر (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra. Ia berkata kepada  ibn  Abbas:  “Rasulullah  saw.  melarang nikah  mut`ah  pada  masa  Perang  Khaibar  dan melarang  memakan  daging  keledai  jinak  (yang biasa  dipakai  sebagai  sarana/peliharaan)”.  (HR. Bukhari:   Kitab   al-Nikah,   no.   5115   dan   HR. Muslim: Kitab al-Nikah)

2. Pada Masa Fathu Makkah (8 H/630 M)

عن الربيع بن سبره أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتج مكة قال : فأقمن بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم, فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من التمامة مع كلِّ واحدٍ منا برد فبردي خلق وإما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا, وما تبذلان؟ فنشركل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي إلى عطفها, فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتفول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله.

(رواه مسلم)

Artinya: Dari al-Rabi’ bin Sabrah, sungguh bapaknya berperang bersama Rasulullah saw. dalam pembebasan  Mekah  (fathu  makkah)  ia  berkata: “Kami berdiam  di Mekah selama lima belas hari dari tiga puluh hari, maka Rasulullah saw. memberi izin kapada kami  melakukan kawin mut`ah dengan  perempuan.  Kemudian  kami  pergi  bersama  seorang  laki-laki  dari  kaumku.  Aku  lebih tampan darinya sedangkan ia kurang tampan. Kami sama-sama  membawa selendang. Selendangku lebih buruk darinya. Sampailah kami di tengah kota Mekah. Kami  bertemu perempuan-perempuan yang  sangat   cantik.  Kemudian  kami  bertanya, “Apakah salah seorang di antara kami ada yang bisa menikah mut’ah denganmu?” Ia menjawab: “Apa yang akan kamu berikan (sebagai mahar)?” Lalu  kami  sama-sama  membentang  selendang. Kemudian sahabatku berkata: “Selendang ini lebih buruk, sementara selendangku lebih baru dan lem- but”. Perempuan itu menjawab, “Selendang yang ini tidak apa-apa”. Kata-kata itu diulangi tiga atau dua kali”   Kemudian   kami    menikah   mut`ah dengannya. Saya tidak keluar dari rumah (sewaktu Mut`ah itu) sampai Rasulullah saw. mengharamkannya  (melarang  nikah  mut’ah)”

(HR.  Muslim: Kitab al-Nikah).

  1. 3. Pada Tahun Authas (8 H/ 630 M)

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. (رواه المسلم)

Dari  Iyas bin Salamah dari bapaknya, ia ber- kata bahwa  Rasulullah saw. Memberi keringanan (membolehkan sementara) kawin mut`ah pada tahun Authas selama tiga hari kemudian melarangnya”. (HR. Muslim: Kitab al-Nikah).

  1. 4. Pada Masa Haji Wada’ (11 H/632 M )

عن الزهري قال : كنا مع عمر ابن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبى أنه حدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فى حجة الوداع

(رواه أبو داود)

Artinya: Dari al-Zuhri, ia berkata: Ketika kami bersama Umar bin ‘Abdul ‘Aziz,  sedang membi- carakan tentang nikah mut`ah, lalu ada seseorang, yaitu  Rabi’  ibn  Sabrah  berkata:  “Saya  bersaksi demi  bapak  saya  bahwa  bapakku  memberitakan sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarangnya pada masa Haji Wada’”.   (HR. Abu Dawud: Kitab al-Nikah, no. 2072).

Pendapat Ulama Mayoritas

Jumhur ulama bersepakat bahwa nikah mut`ah adalah haram dan bathil (illegal) karena Rasulullah saw. melarangnya  setelah  memberi  keringanan sementara  karena  kondisi  sulit  pada  masa  itu. Jumhur ulama telah sampai pada standar ijmak dalam mengharamkan  nikah mut`ah atau kawin kontrak  ini.  Apalagi  setelah  adanya  penegasan larangan oleh khalifah Umar bin Khattab (13 H/644  M).  Ketika  Umar  ra.  berdiri  memberikan khutbah, sebagian hadirin dan sahabat Nabi di antaranya  Ali  bin  Abi  Thalib  kw.  (karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakannya selalu). Riwayat yang menguatkan larangan ini adalah surat Al-Nisa`: 25.

فأنكحوا هن بإذن أهلهن

Artinya:”  …kawinilah  mereka  dengan  seizin  keluarga (orang tua) mereka…”

Dan juga al-Mukminun: 5-6:

والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإ نهم غير ملومين

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri  mereka atau budak-budak yang mereka miliki (ketika masih ada perbudakan). sesungguhnya dalam hal ini tiada tercela. (QS. al-Mukminun: 5-6).

Pengharaman ini tentunya didasarkan pula pada sejumlah  hadis sahih  mencapai derajat  mutawatir, salah satunya adalah:

عن الربيع إبن سبرة الجهني أن أباه حد ثه أنه كان مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذالك إلى يوم القيامة

فمن كان عنده منهن شيئ فليخل سبيله ولا تأجذوا مما أتيتموهن سيأ (رواه مسلم)

Artinya:  Dari  Rabi’  ibn  Sabrah  al-Juhani,  ia berkata: ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa ia bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda:  “Wahai  manusia,  sungguh  aku  pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut’ah dan (kini) Allah telah mengharamkannya  sampai Hari Kiamat. Karenanya, siapa  saja  yang masih memiliki istri secara mut’ah, maka bebaskanlah (lepaskanlah) dan janganlah kalian mengambil apa-apa yang pernah kamu berikan kepadanya sedikitpun.” (HR. Muslim: Kitab al-Nikah).

Teks hadis di atas menunjukkan bahwa dibolehkannya  nikah  mut’ah  saat  itu  adalah  karena kondisi sulit yang terjadi di mana umat Muslim sedang dalam masa  berperang yang menghabiskan waktu sangat panjang. Adapun untuk masa selanjutnya, Rasulullah saw. telah mengharamkan selama-lamanya berdasarkan dampak-dampak dan perubahan kondisi yang sudah tidak sesuai. Karena itu, hadis di atas (dan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh para ahli Hadis terkenal), menjadi dasar bahwa kawin kontrak atau nikah mut’ah itu diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Di  kalangan  ulama  Indonesia,  Buya  Hamka juga membahas panjang mengenai nikah mut’ah ini dalam Tafsir Al-Azhar-nya. Menurutnya, nikah mut’ah tidak lain merupakan pembelokan dari hukum Tuhan. Artinya, akal-akalan orang yang hanya ingin memperturutkan hawa nafsu saja. Pembolehan  sementara  oleh  Nabi  saw.  pada  masa kondisi  perang  adalah   berlaku  sesaat  sembari mengondisikan mental kaum muslim setelah mereka menjalani tradisi Jahiliah yang telah beruratberakar  hidup  dalam  kebebasan  seksual.  Karenanya  pembolehan  itu   tidak  lebih   merupakan proses tadrij (angsuran) sebelum menetapkan hukum yang  sesungguhnya, yakni haram.[3] Dengan demikian  jika  nikah  mut’ah  ini  tetap  dilakukan sama saja dengan praktik pelacuran untuk bersenang-senang  satu  malam  lalu  pagi-pagi  dibayarkan sewanya.[4]

Demikian   pula   Majelis   Ulama   Indonesia (MUI)  memberikan fatwa tentang  haramnya  ni- kah mut’ah atau kawin  kontrak dengan sejumlah argumentasi. MUI melihat bahwa kawin kontrak banyak menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat  secara  umum.  Fatwa  MUI  tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 1997.

Tidak ketinggalan, Prof. DR. M. Quraish Shihab,  ahli  tafsir  kontemporer,  dalam  Tafsir  Al- Mishbah-nya menyatakan bahwa secara umum para ulama berpendapat bahwa nikah mut’ah adalah haram. Nikah mut’ah menurutnya, bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki Alquran dan  Sunnah,  yakni  pernikahan  yang  langgeng, sehidup semati, bahkan sampai  Hari  Kemudian (QS.  Ya Sin: 56). Quraish  Shihab menambahkan bahwa pernikahan antara lain dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan,  dan keturunan  itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat  dicapai, jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun.[5]

Secara lebih rinci, Dr. Didin Hafidhuddin, da- lam bukunya, Tafsir Al-Hijri: Kajian Tafsir Surat Al- Nisa’, menegaskan bahwa pernikahan yang sifatnya sementara waktu (mut’ah) diharamkan karena tidak  sesuai  dengan  tujuan  kehidupan  yang  dimaksudkan Allah swt. Didin mengutip kitab Tafsir Rawa’i al-Bayan  bahwa ada beberapa alasan mengapa nikah  mut’ah diharamkan.  Pertama, perka- winan biasa membawa konsekuensi adanya kewarisan,  ada  iddah  yang  jelas,  dan  juga  garis  nasab/keturunan yang jelas antara  anak dan orang tua. Sedangkan dalam kawin kontrak, ketiga hal tersebut  tidak   jelas,  bahkan  tidak  ada.   Kedua, hadis-hadis Nabi secara jelas (musharrihah) mengharamkan perkawinan sementara waktu (mut’ah). Tidak ada satupun hadis yang membolehkan adanya nikah mut’ah tanpa kemudian disusul dengan larangan  yang  jelas  hingga  Hari  Kiamat.  Ketiga, para sahabat  sepakat (ijmak) terhadap haramnya nikah  mut’ah  ini,  seperti  juga  ditegaskan  oleh Umar  ibn  Khattab  ra.  ketika  menjadi  khalifah. Kelima, nikah mut’ah tidak memiliki tujuan mulia seperti  keluarga  yang  sakinah/tenteram,  punya keturunan yang shaleh atau mendidik anak seba- gaimana  nikah biasa. Semua nikah mut’ah dilakukan karena hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Karenanya,  sangat menyerupai  zina (yusybihu  al-zina)  sehingga  ijmak  ulama  pun  sepakat atas keharaman nikah mut’ah.[6]

Didin juga mengutip pendapat Imam (Yusuf) Al-Qardhawi   bahwa   haramnya   nikah   mut’ah adalah  ijmak.  Hanya  sebagian  kecil  saja  di  kalangan  Syi’ah  yang  membolehkannya.  Bahkan, Iman Ja’far ibn Muhammad (seorang ulama Syi’ah) ketika ditanya oleh Al-Baihaqi, muridnya, tentang nikah mut’ah. Imam Ja’far menyatakan: “Nikah mut’ah adalah zina secara terang-terangan”.[7]

Pandangan Ulama Syi’ah

Sebagian ulama Syi’ah berpendapat bahwa ni- kah mut’ah diperbolehkan pada awal periode pe- ngembangan  Islam   sampai  Hari  Kiamat.  Dan dinyatakan  pula  bahwa  belum  ada  dalil  yang membuktikan bahwa nikah mut’ah telah dihapus. Menurut Syi’ah syarat perempuan yang  dinikahi secara mut’ah haruslah perempuan Muslim, Kitabiyah (ahlu al-kitab seperti Yahudi dan Nasrani). Persyaratan akad mut’ah hanya ada dua, yaitu: ijab dan qabul dengan kalimat akad:

v    نكحتك    : Saya nikahi engkau

v    تزوجتك  : Saya kawini engkau

v    متعتك      : Saya kawin kontrak engkau

Waktu lamanya mut’ah  merupakan syarat dalam pernikahan mut’ah dengan harus membatasi lama perkawinannya. Hal ini diserahkan kepada kedua belah pihak yang mengadakan akad. Selain itu harus ada mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan dasar saling ridla, baik sedikit atau banyak,  walaupun hanya dengan segenggam gandum.

Menurut sebagian ulama Syi’ah, pembolehan nikah mut’ah adalah perkara ijmak (di kalangan mereka). Dan ijmak dalam hal ini adalah ijmak mutlak. Sementara pendapat-pendapat yang berseberangan dengan ini  hanya  berdasarkan  dzanni (dugaan kuat) saja. Sedangkan yang  dzanni  tidak bisa  menghapus  yang   qath’i   (pasti).   Kalangan Syi’ah  bahkan menganggap bahwa nikah mut’ah adalah suatu amal yang mendekatkan diri kepada Allah,  dengan  menggunakan  argumen  Al-Qur’an surat An-Nisa’  ayat : 24 :

…. فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة….

Artinya: “… maka istri-istri yang kamu nikmati(campuri)  di  antara  mereka,  berikanlah  kepada mereka   maharnya   (dengan   sempurna)   sebagai ketetapan/kewajiban…”

Selain itu juga didasarkan pada hadis Nabi :

عن جابر بن عبد الله و سلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أَذِنَ لكم أن تستمتعوا, فاستمتعوا. وقال ابن ابي ذئب جدَّثنى إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال, فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصّة ام للناس عامّة. قال أبو عبد الله وبيّنه عليّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ (رواه البخارى)

Dari Jabir Ibn ‘Abdullah dan Salamah bin al- Akwa’    bahwasanya Rasulullah  saw.  bersabda:

“Telah  diizinkan  kalian  untuk  menikah  mut’ah, maka  menikah  mut’ahlah”  Dan  Ibn  Abi  Dzi’b berkata  bahwa  Iyas  ibn  Salamah  ibn  al-Akwa’ menceritakan dari bapaknya, dari  Rasulullah saw. bahwa manakala seorang laki-laki dan perempuan sepakat   untuk   bergaul   (melakukan   hubungan nikah) selama tiga malam di antara mereka, jika mereka saling suka (merasa enak) bisa menambah atau  jika  saling  ingin  meninggalkan  (berpisah) maka silakan berpisah”.  (Salamah berkata),  “Saya tidak tahu apakah hal ini berlaku khusus bagi kami ataukah  berlaku  umum  untuk   semua  manusia. Abu Abdillah berkata bahwa Ali menjelaskan dari Nabi saw. bahwa hal (ketentuan) ini telah dihapuskan. (HR. Bukhari: Kitab al-Nikah: 5117-5118)

Masih menurut Syi’ah, bahwa  wajh al-istidlal-nya  adalah  al-istimta’ (bersenang-senang),  di  da- lamnya ada  al-ajru (upah) dan mahar yang meru- pakan bagian dari  istimta’. Inilah  nash (teks) yang menjelaskan   bahwa   upah   adalah   mahar   dan sebagai dalil bahwa mahar adalah sebagai ganti daripada   jimak  (hubungan  seksual),  sementara pengganti nafkah disebut upah (ajr). Ayat di atas juga menjelaskan dibolehkannya nikah mut’ah, di mana seorang laki-laki harus memberikan upah (ajr)  kepada  seorang  perempuan  karena  telah menggaulinya. Hal ini dikuatkan lagi dengan qiraat (bacaan Alquran) dari Ubay bin Ka’ab dan Ibnu Abbas  yang  menambahkan   bacaan  tambahan dalam ayat di atas sehingga menjadi :

…. فما استمتعتم به منهن “إلى أجل مسمى” فأتوهن أجورهن ….

Maka   istri-istri   yang   telah   kamu   nikmati diantara  mereka  “hingga  batas  waktu  tertentu”, maka    berikanlah    kepada    mereka    maharnya (dengan sempurna)”.

Dalam Majma’ al-Bayan al-Tharbasi karya Imam al-Tharbasi (w. 548 H/1153  M), ahli tafsir dari kalangan  Syi’ah,  ia  berpendapat  bahwa  kalimat istimta’ (menikmati) dalam ayat ini mengacu pada nikah  mut’ah, yaitu pernikahan untuk masa tertentu  dan  mahar  tertentu  yang  ditetapkan.  Sesungguhnya ini telah jelas  betul kata  istimta’ dan mut’ah  mempunyai   makna  literal  “menikmati”, oleh sebab itu makna ayat di atas “kapan saja engkau melakukan akad nikah mut’ah dengan perempuan, maka engkau harus membayar mut’ah kepadanya”. Ini menunjukkan, menurutnya, bahwa nikah mut’ah belum  dihapus di zaman  Rasulullah saw.

Perdebatan tentang Nikah Mut’ah

Argumen Syi’ah di atas mengatakan bahwa ni- kah  mut’ah  diperbolehkan  sejak  awal   periode Islam. Sementara jumhur ulama Sunni berpendapat bahwa awal periode Islam adalah masa pengembangan  tasyri’ sehingga kalau hukum Islam diterapkan secara sungguh-sungguh  terhadap kaum muslimin pada waktu  itu atau ajaran Islam diberlakukan secara ketat soal hubungan seksual, maka akan sangat sulit bagi umat waktu itu untuk berperang tanpa memuskan hasrat seksualnya. Jika  hasrat  itu  ditahan  dengan  cara  lain  seperti puasa,  tentunya   akan  mengurangi  kemampuan berperang bagi para tentara karena tenaga mereka berkurang. Kekurangan tenaga merupakan suatu pantangan dalam masa perang.  Dalam  konteks inilah kelonggaran itu diberikan oleh Nabi saw. Larangan Rasulullah  saw. kepada mereka untuk melakukan nikah mut’ah ketika itu bertujuan untuk mencegah dan menjauhkan mereka dari sifat-sifat  jahiliah  yang  selalu  terbiasa  melakukan mut’ah.  Diterapkannya  syari’at  secara  bertahap merupakan metode yang dibangun oleh syari’at Islam (al-tadrij fi al-tasyri’,  berangsur dalam penetapannya) dengan tujuan tidak membebani kaum muslimin sesuai kondisi saat itu.

Menurut Ibn Jarir at-Thabary (w. 310 H) apa yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka’ab dan Ibnu Abbas di atas tentang penambahan qiraat menjadi ila ajalin musamma (hingga waktu yang ditentukan) telah menyalahi  qiraat yang termaktub dalam Al- quran. Umar Ibn al-Khattab dalam pelarangan nikah mut’ah  bukan  melihat  kepada  mut’ahnya  tetapi merupakan realisasi dari apa yang diajarkan  Rasulullah saw. sebagaimana disampaikan  Umar ra. dalam khutbahnya ketika menjadi khalifah:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها, و الله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها (رواه ابن ماجة)

Bahwasanya Rasulullah saw. membolehkan kita  untuk  kawin  kontrak  tiga  hari  kemudian  ia mengharamkannya.  Demi  Allah  seandainya  ada salah seorang  yang melakukan mut’ah padahal ia sudah  kawin,  pastilah  ia  akan  aku  merajamnya dengan batu, kecuali ia datangkan kepadaku empat orang sebagai saksi bahwa Rasulullah saw. membolehkannya setelah mengharamkannya. (HR. Ibn Majah: Kitab al-Nikah)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan  bahwa Umar  melarang  nikah  mut’ah  bukan  atas  hasil ijtihad  sendiri,  akan  tetapi  berdasarkan  larangan dari Rasulullah saw. Pendapat Ibnu Abbas ra. ten- tang  nikah mut’ah yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. membolehkan nikah mut’ah karena kebutuhan biologis pada waktu perang dan jauh dari keluarga. Ia juga  mengetahui bahwa Rasulullah  saw.  kemudian  mengharamkannya  pada masa  Fathu  Makkah  yang  diperkuat  lagi  dalam masa Haji Wada’.

Dari konteks hadis-hadis tentang  nikah  mut’ah, dapat dianalisis bahwa nikah mut’ah pada dasarnya lebih  karena kondisi yang memaksa dan hanya  bertujuan  untuk  bersenang-senang  atau mendapatkan  kenikmatan  biologis  sesaat  saja. Konteks inilah yang harus selalu diperhatikan dalam membicarakan nikah  mut’ah. Karenanya,  nikah mut’ah bukanlah bertujuan membina keluarga yang  sakinah mawaddah wa  rahmah, melainkan sekadar menyalurkan hasrat seksual. Apalagi hal itu sangat  merugikan  kaum  perempuan.  Sementara tujuan nikah  da’im yang diharapkan  adalah terbinanya keluarga ASMARA (Assakinah, Mawaddah, wa Rahmah) seperti dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Rum: 21:

ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة …..

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya  (bersamanya).  Dan  dijadikan-Nya  di  antara kamu rasa kasih dan sayang.” (al-Rum: 21)

Beberapa Dampak Nikah Mut’ah

Jumhur ulama Sunni bersepakat bahwa dalam hal nikah  mut’ah tidak ada warisan. Perpisahan dalam  nikah  mut’ah  terjadi  dengan   selesainya waktu yang disepakati bersama, tanpa  adanya  talak. Al-Rafi’i  (w. 623  H) mengatakan bahwa  dalam nikah mut’ah tidak ada beban nafkah bagi laki-laki dan tidak saling mewarisi antara keduanya. Hal ini berdasarkan hadis:

روي عن عكرمة بن عمر بن سعيد عن أبى هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتناولنا عند ثنية الوداع فرأى رسول الله مصابيح و نساء يبكين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”حرم المتعة, النكاح الطلاق, والعدة, والميراث” (رواه ابن حبان)

“Diriwayatakan oleh ‘Ikrimah bin ‘Ammar bin Sa’id dari Abi Hurairah ia berkata: “Kami ikut bersama Rasulullah saw. dalam perang Tabuk. Ketika kami tiba di Saniyat al-Wada’ Rasulullah saw. melihat  pelita-pelita  yang  menyala  dan  perempuan- perempuan yang menangis mendayu-dayu. Rasulullah  saw.  berkata:  “Diharamkan  nikah  mut’ah, nikah talak, iddah, waris”. (HR. Ibn Hibban).

Hadis  ini  dikisahkan  ketika  Rasulullah  saw. dan sahabat pulang dari suatu peperangan. Ketika Rasulullah saw. dan para sahabat hendak  berpisah, mereka melihat pelita yang menyala dan perempuan-perempuan menangis (merintih) dengan suara mendayu-dayu. Lalu para sahabat bertanya:

“Apakah itu ya Rasulullah?” Rasulullah saw. menjawab: “Itu adalah suara perempuan yang berse- nang-senang (telah dinikahi secara mut’ah).” Kemudian  Rasulullah  berkata:  “Diharamkan  nikah mut’ah, nikah talak, iddah dan waris!” Dari hadis ini, jumhur ulama bersepakat bahwa nikah mut’ah hukumnya haram, sehingga mut’ah  tidak disebut sebagai nikah, tidak ada iddah, juga talak dan waris di dalamnya.

Menurut Fiqh Syi’ah, bahwa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat mewarisi tetapi dengan syarat warisan disepakati  dan disebutkan dalam akad mut’ah.  Pendapat ini dianut oleh  mayoritas ulama Syi’ah  seperti Muhammad bin Makki al-‘Amili (w. 786 H), Muhammad Ibn al-Hassan al- Hurra al-‘Amili (w. 1101  H), Murtadla bin Muhammad al-Dzizfuli (w. 1214 H), mereka mengatakan bahwa di antara hukum-hukum mut’ah ada- lah pihak laki-laki tidak mewarisi pihak  perempuan atau sebaliknya kecuali dengan syarat mereka memasukkannya dalam akad mut’ah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Mereka  (kalangan  Syi’ah)  mendasarkan  pendapat pada:

  1. Aplikasi dari hadis:  al-mukminun ‘ala syu- ruthihim, orang-orang beriman dinilai atas syarat-syarat (kesepakatan) yang  mereka putuskan  (HR.  Tirmidzi).  Ketika  syarat itu  telah  disepakati  dengan  konsekuen maka   harus   dilaksanakan   oleh   kedua belah pihak.
  2. Menurut Imam Ja’far, jika mereka hen- dak  menetapkan  syarat  warisan  dalam akad nikah mut’ah, maka mereka  harus berpegang teguh pada syarat-syarat terse- but sesuai dengan kesepakatan mereka.
  3. Imam Ridla al-Din al-Thusi (w. 548 H) mengatakan hal yang sama, jika mereka menetapkan  warisan  dalam  akad  nikah mut’ah, maka syarat tersebut berlaku.

Jika dikaitkan dengan  ‘iddah, kalangan ulama Syi’ah berpendapat  bahwa  ‘iddah harus dipatuhi dalam  nikah  mut’ah setelah masa  bersenang-senang dalam nikah itu habis. Namun ‘iddah dalam nikah mut’ah  berbeda dengan  ‘iddah dalam  nikah da’im.   Ibnu   Abbas   ra.   pernah   ditanya   oleh ‘Ammar Maula al-Syarid:

عن عمار مولى الشريد : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح. قلت فما هي ؟ قال : المتعة. قلت : هل عليها حيضة ؟ قال : نعم, قلت : يتوارثان؟ قال : لا

“Dari ‘Ammar maula al-Syarid aku bertanya kepada Ibn Abbas tentang nikah mut’ah, apakah itu termasuk zina atau nikah? Lalu ia  menjawab: “bukan zina, juga bukan nikah”. Lalu aku bertanya, “lalu apa?”  Ia menjawab: “itu adalah bersenang-senang saja”. Aku bertanya  lagi, “apakah ia ada masa haidl?” Dia menjawab: “ya.” Aku bertanya lagi, “apakah saling mewarisi?” Ia menjawab: “tidak!”.

Berdasarkan pernyataan ini, ulama Syi’ah berpendapat, perempuan yang melakukan nikah mut’ah mempunyai masa iddah. Muhammad bin al-Hassan al-Hurra al-‘Amili (w. 1104 H) mengatakan  dalam  kitabnya  al-Wasa’il,  bagi  perempuan yang   telah  nikah  mut’ah  (setelah   habis  masa nikahnya), maka masa  ‘iddah-nya adalah  dua kali masa haid. Imam al-Baqir, ketika ditanya tentang hal ini, menjawab untuk semua pernikahan, jika suami meninggal dunia istri harus menjalani masa ‘iddahnya sepuluh bulan sepuluh hari, baik budak maupun perempuan merdeka. Baik nikah permanen maupun mut’ah, masa ‘iddah perempuan merdeka yang dicerai adalah  tiga bulan, adapun perempuan   budak   adalah   setengahnya.   Adapun ‘iddah perempuan nikah mut’ah sama seperti  ‘iddah nikah  perempuan budak dalam nikah biasa, yaitu  setengah  dari  ‘iddah  perempuan  merdeka. Pada  umumnya,  mayoritas  ulama  Syi’ah  seperti Syaikh   al-Mufid,  al-‘Allamah   al-Hilli,  dan  Ibn Idris berpendapat bahwa masa ‘iddah istri mut’ah adalah dua kali masa haid.

Dalam kitab fiqh Imam Ja’far al-Shadiq dikatakan bahwa apabila istri yang diceraikan  dalam nikah da’im dan belum digauli oleh suaminya, maka tidak ada ‘iddah baginya. Demikian juga dalam nikah mut’ah. Sedangkan apabila istri telah digauli maka ‘iddahnya tiga kali masa haid atau tiga bulan untuk menunggu apakah ia hamil atau tidak. Dalam nikah mut’ah, jika perempuannya sudah digauli dan sudah habis masa nikahnya maka ‘iddahnya adalah dua kali masa haid. Apabila suami meninggal dunia, maka masa ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh  hari (tidak ada perbedaan antara nikah da’im dan nikah mut’ah baik digauli maupun belum).

Kawin Kontrak: Perspektif Kritis

Islam sebagai agama fitrah menempatkan manusia,  laki-laki  dan  perempuan  secara  sederajat dalam pandangan Allah (QS. 49: 13). Keduanya sama berperan dalam mewujudkan  mahligai ru- mah tangga yang damai. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Walaupun demikian, nyatanya  perempuan seringkali mengalami kehi- dupan yang lebih berat dari pada laki-laki. Dalam rumah tangga, perempuan  lebih sering  menjadi korban atau dikorbankan demi apa saja, termasuk juga demi menyelamatkan rumah tangga  itu sendiri. Padahal sesungguhnya, perempuan bukanlah makhluk yang dapat diperjualbelikan atau benda mati  yang  seolah  tidak  memiliki  perasaan  jika disakiti, dieksploitir, diburu saat dibutuhkan, dan dihisap madunya untuk kemudian dicampakkan. Perempuan juga bukanlah  benda mati yang bisa diperlakukan semena-mena atau diinjak-injak harga dirinya secara tidak manusiawi.

Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan.   Karenanya,   semua   hal   yang   betentangan dengan semangat dasar kemanusiaan yang luhur tentu dilarang oleh Islam. Pendapat ini dapat ditelusuri dari kaidah agama yang menyatakan bahwa Islam  menghormati  lima  hal  prinsip  utama  (al-ushul al-khamsah), yaitu: perlindungan agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta.  Dengan  demikian, syariah nikah adalah mengacu pada lima prinsip di atas. Sementara nikah mut’ah bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Nikah  mut’ah  dalam  praktiknya  belakangan, seperti terjadi di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur) merupakan bentuk pelecehan terhadap kemuliaan perempuan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat luhur di mata Tuhan. Kawin kontrak telah menghancurkan kehormatan perempuan   dan   merendahkan   harga   dirinya. Kawin kontrak tidak  beda  dengan menyuburkan perbuatan asusila di tengah masyarakat dan akhirnya  menghancurkan  bangunan  sosio-moral  masyarakat, bahkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri.

Pendapat  yang  masih  membolehkan   nikah mut’ah   tampaknya  kurang  sesuai  dengan  semangat ajaran dasar Islam itu sendiri yang  rahmatan lil ‘alamin dan menghargai nilai kemanusiaan (takrim al-insaniyyah). Islam telah meletakkan da- sar-dasar membangun rumah tangga yang baha- gia, saling menghormati, saling mengasihi hingga waktu yang tidak dibatasi. Model pernikahan da- lam Islam adalah memegang prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf. Sedangkan dalam nikah mut’ah, manusia (laki-laki dan perempuan) hanya melihat dan dilihat dari sudut nafsu syahwat belaka. Begitu luhurnya makna pernikahan dalam Islam, sampai-sampai perceraian pun dinilai sebagai perbuatan yang dibenci Allah swt., walaupun dihalalkan (HR. Ibn Majah). Karenanya, seorang  yang beriman akan berusaha  menumbuhkan  hubungan  yang  baik, adil  dan  saling  menghormati  antara  suami-istri dan berusaha kuat untuk  merealisasikan maksud Allah dalam kehidupan perkawinan yang  sakinah mawaddah wa rahmah. Firman Allah:

ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة …..

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya  (bersamanya).  Dan  dijadikan-Nya  di  antara kamu rasa kasih dan sayang.” (al-Rum: 21)

Di sisi lain, maraknya  praktik kawin kontrak yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai prostitusi terselubung berkedok  nikah ini, merupakan salah satu bentuk “kegagalan”  negara dalam menyejahterakan  rakyatnya.   Kebanyakan  para  perempuan dan keluarga perempuan yang menjadi korban kawin kontrak di Indonesia adalah disebabkan  faktor  kesulitan  ekonomi.  Dalam  perspektif kritis, kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan sejumlah problem yang menghimpit rakyat kecil adalah tanggung jawab negara. Seperti di- amanatkan  dalam  UUD  1945  bahwa  negaralah yang menjamin (setidaknya, meringankan beban) kehidupan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal demikian secara nyata tercantum dalam UUD 45 pasal 34(1). Fakir miskin dan  anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2). Negara  mengembangkan sistem jaminan  sosial bagi seluruh rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Karenanya, fenomena kawin kontrak yang marak di sejumlah kawasan tidaklah dapat dipandang secara  sederhana  dari  satu  sudut  pandang  saja. Apalagi hanya dengan menyalahkan para perempuan yang telah  menjadi korban dengan menganggap atau menghakimi mereka sebagai “sampah masyarakat”. Mereka, para perempuan korban, sesungguhnya  tidak pernah sama sekali bercita-cita menjadi korban kawin kontrak. Andai saja kebutuhan  dasar  mereka  sebagai  manusia  tercukupi dengan baik dan dapat bekerja dengan baik pula, juga andai saja tidak ada laki-laki dari negeri seberang yang datang untuk  mencari-cari  perempuan dengan modus yang sangat rapi dan tidak dibantu oleh tim sukses di lapangan maka sangat mungkin fenomena  praktik  kawin  kontrak  tidak  terjadi. Dengan demikian diperlukan cara pandang yang lebih  luas  dan  meliputi  berbagai  aspek  (sosial, ekonomi,  politik,  budaya,  dan  hukum)  disertai dengan kebijakan  negara  (pusat maupun  daerah) yang membela para korban sehingga problem kawin  kontrak  di  Indonesia  dapat  diatasi  dengan baik demi menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.  Langkah-langkah  bernada  represif dengan menggunakan kekerasan tidak akan mujarab atau efektif, jika akar masalahnya sendiri tidak diatasi terlebih dahulu.

Penutup

Dengan melihat sejumlah hadis-hadis Nabi di atas  dan  memperhatikan  setting  (kondisi)  sosial terjadinya nikah  mut’ah  pada masa dahulu, serta melihat  semangat  dasar  Islam  dalam  mengatur hubungan dan tujuan  pernikahan, maka menjadi wajar jika kemudian Rasulullah saw. pada akhirnya mengharamkan nikah mut’ah atau kawin kontrak sejak saat itu dan sampai Hari Kiamat. Apalagi jika melihat secara cermat atas dampak-dampak negatif kawin kontrak terhadap aspek moral, kesehatan, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya, maka praktik kawin kontrak sepatutnya ditegaskan  keharamannya  dan  tentunya  ditindaklanjuti dengan kebijakan negara (political will) yang mendukung implementasi larangan kawin kontrak tersebut.

Wallahu ‘Alam Bishowab

Daftar Pustaka

Alquran al-Karim.

Abustani Ilyas, Telaah Kritis Hadis-hadis Nikah Mut’ah di dalam   Kutub   Sittah,   (Disertasi   Pascasarjana   UIN   Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta: 2000 M.

Abu Dawud, Sulaiman bin Asy’as  al-Sajistani,  Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

‘Amili, Muhammad bin al-Hasan al-Hurra al-,  Wasa’il al-Syi’i, Teheran: 1966 M.

‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-, Fath al-Bari, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379

Bukhari,  Muhammad  ibn  Isma’il  Abu  Abdillah  al-, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1978

M. Hafidhuddin, Didin, Tafsir Al-Hijri: Kajian Tafsir Surat Aln-Nisa’, Jakarta: Kalimah Thayyibah, 2000, cet. ke-1.

Majalah Gatra, No. 39, 10 Agustus 2006 M

Mughniyah, Muhammad Jawad al-, Fiqh Imam Ja’far al- Shadiq, Iran: Mu’assasah Anshariyyah, 1999

Mustafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islam, Beirut:  Dar al-Fikr, 1967 M.

Quraish, Shihab, M.,  Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2005, vol. 2, cet. ke-4.

Qurthuby, Abi ‘Abdillah Muhammad bin  Ahmad al- Anshary al-, al-Jami’ al-Ahkam li al-Qur’an Tafsir al- Qurthuby, Kairo: Dar al-Syu’ab, 1372 H.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M.


[1] Kutub Sittah : istilah  dalam  kajian  ilmu  hadis  untuk menunjukkan   enam   induk  kitab  hadis  riwayat:  Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah.

[2] Abustani Ilyas, Telaah Kritis Hadis-hadis Nikah Mut’ah di dalam   Kutub   Sittah, (Disertasi Pascasarjana   UIN   Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta: 2000.

[3] Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hal. 24-25

[4] Hamka, Ibid., hal. 26.

[5] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet. ke-5, vol. 2, hal. 405.

[6] Didin Hafidhuddin,  Tafsir Al-Hijri: Kajian Tafsir Surat Al-Nisa’, Jakarta: Yayasan Kalimah Thayyibah, 2000), cet. ke-1, hal. 35-37. Lihat, Al-Shabuni, Rawa’iu al-Bayan, juz III, hal.458-459.

[7] Didin, Ibid., hal. 37

Tentang satriaswaja

Hanya santri biasa yang ingin melihat dunia dalam naungan Islam Rahmatan Lil 'Alamiin
Pos ini dipublikasikan di Masail Fiqh. Tandai permalink.

Satu Balasan ke NIKAH MUT’AH, DILARANG TAPI MARAK

  1. Edislampung berkata:

    Menurut hemat saya penomena perkawinan mut’ah, pada umumnya masyarakt sudah mengerti bahwa hukumnya adalah haram, akan tetapi kondisi masyarakt klita sekarang, justru suka melanggar yang dilarang, maka saran saya bukan hukumnya yang tidak dimengerti, tapi mohon hukumnya dipatuhi, karena kita sebagai penganut agama yang baik, cobalah anda menjadi contoh untuyk umat yang laian dalam bidang penegak huykum Allah.

Komentar Sahabat

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s